Gagalnya Negara dalam Menegakan Semangat Ekonomi Kerakyatan dan Gotong Royong

Elemendemokrasi.com - Semangat ekonomi kerakyatan dan gotong royong sejatinya adalah ruh dari perekonomian Indonesia yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Namun realitas hari ini menunjukkan arah kebalikannya: kekuatan ekonomi justru dikuasai oleh segelintir elit dan korporasi besar, sementara rakyat kecil dibiarkan berjuang sendiri dalam sistem yang semakin tidak berpihak pada mereka.

Negara yang seharusnya menjadi penggerak utama semangat kolektif, justru terjebak dalam logika pasar bebas yang kaku. 

Pemerintah lebih sibuk memfasilitasi investasi besar dan membangun citra ketimbang membangun fondasi ekonomi yang inklusif bagi petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM. 

Alih-alih menguatkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat, negara malah membiarkan koperasi mati suri dan termarginalisasi oleh kapitalisme modern.

Ekonomi kerakyatan bukan sekadar jargon manis dalam pidato pejabat. Ia menuntut tindakan konkret dan keberpihakan yang nyata. 

Sayangnya, yang terjadi adalah pembiaran terhadap ketimpangan. 

Infrastruktur dibangun megah, tapi siapa yang menikmati hasilnya? Seringkali bukan rakyat kecil, melainkan segelintir investor dan kelompok yang sudah mapan secara ekonomi.

Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, pernah menegaskan bahwa semangat ekonomi gotong royong adalah gerakan sosial yang bersifat revolusioner—untuk mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan keadilan. 

Tapi semangat itu kini dikubur dalam-dalam di tengah euforia pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah menyentuh akar rumput.

Krisis pangan, ketimpangan penguasaan lahan, penggusuran atas nama pembangunan, hingga liberalisasi sektor-sektor vital adalah bukti nyata bahwa negara tidak lagi berpihak pada rakyat. 

Pemerintah kerap berdalih soal efisiensi dan modernisasi, padahal yang dikorbankan adalah kedaulatan ekonomi rakyat.

Sudah saatnya negara berhenti berpura-pura. Semangat gotong royong dan ekonomi kerakyatan tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian untuk melawan dominasi kapitalisme dan oligarki. 

Pemerintah harus berani mengambil langkah politik yang tegas: mereformasi sistem distribusi kekayaan, memberdayakan koperasi secara nyata, dan memutus ketergantungan pada kekuatan ekonomi asing maupun domestik yang eksploitatif.

Ekonomi kerakyatan bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan jalan satu-satunya menuju kemandirian dan keadilan sosial yang sejati. 

Dan bila negara terus abai, rakyat sendiri yang akan bangkit dan menuntut perubahan dari bawah.