LMND Deklarasi Posko Pengaduan, Bakal Jadi Pusat Perlawanan Praktek Liberalisasi & Komersialisasi Pendidikan di Kampus

Pimpinan teras Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) dalam agenda deklarasi dan konferensi pers pendirian Posko Pengaduan Nasional. Syamsudin Saman, Ketua Umum LMND (paling kiri), Syamsul Ma'arif, Sekretaris Jenderal LMND (baris kedua sebelah kiri). Julfilar Hasal, Kordinator Nasional Posko Pengaduan (baris ketiga dari kiri). Agung Trianto, Sekretaris Nasional Posko Pengaduan (tengah). Betran Sulani Ketua EW LMND DKJ (baris kedua kanan). Feby Rahmayana, DepPer LMND, (paling kanan).

Elemendemokrasi.com, Jakarta - Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) melangsungkan Deklarasi Posko Pengaduan Nasional dalam menyongsong Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. 

Dalam deklarasi itu disebut, tema yang diusung adalah 'Bersama LMND Lawan Praktek Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan di Dalam Kampus, Dukung Sekolah Rakyat, Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional Menuju Bangsa Berdaulat'.

Kordinator Umum Posko Pengaduan Nasional Julfikar Hasan menerangkan, Deklarasi serupa akan diikuti oleh daerah-daerah lain hingga di kampus-kampus yang menjadi basis pengorganisasian LMND.

"Setelah ini daerah-daerah lain akan mengikukti. Manifestasi dari deklarasi ini nantinya akan dibangun posko pengaduan di semua kampus yang menjadi basis pengorganisasian LMND," kata Julfikar dalam keterangan tertulis, Minggu, (27/4/2025).

Lebih lanjut disampaikan Julfikar, Penggalangan Posko Pengaduan tersebut berangkat dari keprihatinan LMND terhadap praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan nasional yang pada gilirannya membuat pelajar dan mahasiswa terseok-seok untuk menghadapi biaya UKT mahal. 

Itu terjadi katanya bukan terhadap orang lain saja, namun anggota LMND sendiri, sampai-sampai frustrasi untuk menghadapinya.

"Imbas liberalisasi dan komersialisasi ini, anggota kita sendiri ada yang sampai frustrasi karena memiliki tunggakan biaya hingga berpuluh-puluh juga. Ini tidak rasional," terang Julfikar.

Praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan menurut Julfikar telah sejak lama ditanggapi secara serius oleh LMND, dan dalam deklarasi tersebut kembali ditegaskan.

Melalui pidato politiknya Ketua Umum LMND Syamsudin Saman di agenda yang sama menjabarkan, praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan telah usang, sehingga katanya bangsa Indonesia harus kembali pada jalan yang sudah dirumuskan para pendiri bangsa.

Diterangkan Syamsudin, penguasaan atas industri dalam negeri dengan skema hilirisasi menjadi kunci negara Indonesia berdaulat, termasuk katanya dalam mengurus pendidikannya sendiri. 

LMND katanya menganggap bahwa membangun industri nasional dan mengolah sumber daya alam di dalam negeri merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan mengakhiri ketergantungan terhadap negara maju.

"Hilirisasi dan industrialisasi nasional adalah jalan untuk mengangkat harkat rakyat dan membangun bangsa yang mandiri," ujarnya.

Ia menambahkan, hilirisasi memungkinkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, sementara industrialisasi membangun basis ekonomi produktif nasional.

Dalam pidatonya, LMND juga menyerukan penguatan persatuan nasional sebagai syarat utama menghadapi tantangan globalisasi dan oligarki domestik. 

Mereka mengajak seluruh elemen rakyat — mahasiswa, buruh, tani, nelayan, perempuan, dan pemuda — untuk bersatu memperkuat pemerintahan nasionalis progresif yang berkomitmen terhadap perubahan.

"Persatuan nasional bukan membungkam kritik, tetapi membangun gerakan rakyat yang sadar dan aktif sebagai subjek pembangunan," tegasnya.

Di akhir pidato, LMND menegaskan tekadnya untuk terus berjuang demi Indonesia yang berdaulat di bidang pendidikan, mandiri di bidang ekonomi, adil dalam tatanan sosial, dan bermartabat dalam kancah dunia internasional.