Tawarkan Konsep JAMKESRATA, Mahasiswa Mendesak Pemkot Serang Untuk Bubarkan BPJS

Dokumentasi aksi BPJS di depan Kantor Walikota Serang

garismassa.org - Puluhan mahasiswa yang tergabung dari beberapa lintas Organisasi melakukan aksi massa di kantor Walikota Serang antara lain Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND Serang), HMI MPO, S.W.O.T, GEMA PEMBEBASAN dan API KARTINI Kota Serang, senin, 16/12.

Aksi massa tersebut dilakukan atas respon sistem layanan kesehatan yaitu BPJS dan Pemerintah yang makin ugal-ugalan. Mahasiswa menilai, keluarnya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS bukan kebijakan yanh solutif untuk mengentaskan persoalan BPJS yang setiap tahun mengalami defisit.

"Kenaikan BPJS lewat perpres No 75 Tahun 2019 hanya akan menimbulkan masalah baru, salah satunya pencabutan subsidi bagi peserta PBI APBN-APBD. Dan bahkan itu sudah terjadi, per juli 2019 saja ada 5,2 Juta peserta kehilangan haknya", Kata Jejen, selaku Koordinator lapangan.

Lanjut Jejen, selain kedepan akan ada potensi pengurangan Peserta PBI APBN-APBD yang lebih besar, BPJS juga prinsip dasarnya bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-undang.

"Kesehatan kan hak dasar warga negara dimana Negara bertanggung jawab penuh untuk menjaminnya. Kalo sistem pelayanannya pake asuransi, itu malah memeras rakyat, dengan memaksa  lagi kan. Kalo engga bakal dikasih sangsi-sangsi publik. Masa Negara mau berbisnis dengan rakyat", katanya sambil kesal saat menyampaikan Orasi politik.

Mahasiswa penuntut supaya dengan adanya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakukan 1 januari 2020 mendatang, pemerintah daerah menolaknya karena dinilai akan memberatkan daerah.

"BPJS ini kan dapet suntikan dari tiga komponen. APBN, APBD dan Rakyat. Masih saja defisit. Karna peserta yang dominan itu PBI APBN-APBD, kalo dinaikan pasti ada pengurangan peserta karna ga akan kebayar oleh pemerintah", lanjutnya.

Jejen jaga menuntut supaya BPJS ini dibubarkan karna masalah yang terus menerus terjadi sehingga dalam penyelesaiannya rakyat yang ditekan untuk menyelesaikan persoalannya.
Disamping mengusulkan untuk dibubarkan, mahasiswa juga memberikan konsepsi yang ideal dan bersesuaian dengan prinsip konstitusi dan UU yaitu konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA).

Terpisah. Secara nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) menyelenggaraka  aksi serentak untuk pembubaran BPJS yang diselenggarakan dibeberapa daerah antara lain: DKI Jakarta, Tuban, Surabaya, Malang, Jambi, Makassar, Palopo, Garut, Mataram, Palu, Pasuruan, Bombana, Mamasa, Majene, Maluku dan Serang.